RI Ambil Alih Pengaturan Ruang Udara Natuna dari Singapura

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengambil alih pengaturan ruang udara di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna yang sebelumnya di bawah kewenangan Pemerintah Singapura. Terkait hal ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Singapura telah menyepakati dilakukannya penyesuaian pelayanan ruang udara atau Flight Information Region (FIR) di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna tersebut.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pelayanan navigasi penerbangan pada ruang udara di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna yang sebelumnya dilayani oleh Otoritas Navigasi Penerbangan Singapura, kini akan dilayani oleh Indonesia melalui Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Airnav Indonesia).

Budi Karya Sumadi menjelaskan, kesepakatan ini merupakan buah dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama bertahun-tahun oleh pemerintah untuk melakukan negosiasi penyesuaian FIR dengan Pemerintah Singapura.

Baca Juga: 55 Tahun Hubungan Diplomatik, Indonesia-Singapura Perkuat Kerja Sama Bilateral

“Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kita berhasil melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Ini bukti keseriusan Pemerintah Indonesia,” kata Budi Karya dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Selasa (25/1/2022).

Menhub mengungkapkan, untuk mempercepat implementasi persetujuan ini, pemerintah secara intensif akan melakukan proses lanjut sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Ia menyampaikan, penyesuaian FIR ini memiliki sejumlah manfaat bagi Indonesia. Pertama, hal ini meneguhkan pengakuan internasional atas status Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kedaulatan penuh ruang udara di atas wilayahnya, sesuai Konvensi Chicago 1944 dan Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS) 1982.

[#pagebreak#]

Kedua, akan semakin meningkatkan kualitas layanan dan juga keselamatan penerbangan di Indonesia.

Adapun substansi kesepakatan lain yang diatur, yakni untuk alasan keselamatan penerbangan, Indonesia masih mendelegasikan kurang dari 1/3 ruang udara (atau sekitar 29%) yang berada di sekitar wilayah Singapura kepada Otoritas Navigasi Penerbangan Singapura secara terbatas.

Namun demikian, biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan pada area layanan yang didelegasikan tersebut menjadi hak Indonesia selaku pemilik ruang udara di area tersebut, sehingga aspek keselamatan tetap terjaga dan tidak ada pendapatan negara yang hilang.

Kemudian, dilakukan Kerja Sama Sipil Militer dalam Manajemen Lalu Lintas Penerbangan, termasuk penempatan personel Indonesia di Singapura dan pengenaan biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJNP), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Ia menegaskan, pendelegasian PJNP ini akan diawasi dan dievaluasi secara ketat oleh Kemenhub.

Baca Juga: Koruptor, Bandar Narkoba, dan Donatur Terorisme Tak Bisa Sembunyi di Singapura

"Evaluasi terhadap delegasi PJNP secara terbatas di FIR Indonesia akan dilakukan terhadap Singapura secara berkala maupun secara melekat dengan penempatan personil Indonesia pada menara pengawas penerbangan udara Singapura," ujarnya.

Pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan PM Singapura Lee Hsien Loong di Pulau Bintan dilakukan dalam rangka membahas upaya penguatan kerja sama bilateral di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi, politik, hukum, dan keamanan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, dengan adanya penandatanganan perjanjian penyesuaian FIR, maka ruang lingkup FIR Jakarta akan melingkupi seluruh wilayah udara teritorial Indonesia, terutama di daerah Kepulauan Riau dan Kepulauan Natuna.

“Ke depan, diharapkan kerja sama penegakkan hukum, keselamatan penerbangan, dan pertahanan keamanan kedua negara dapat terus diperkuat berdasarkan prinsip saling menguntungkan,” kata Presiden Jokowi. 



Penulis:  / JEM
Sumber: ANTARA

#Perjanjian Indonesia-Singapura #Penyesuaian Ruang Udara Natuna #Ruang Udara Natuna #Natuna #Menhub

BAGIKAN

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

Pemkab Bogor Telusuri Asal Penyakit Mulut dan Kuku pada Sapi

Menhub: Jalur KA Solo Balapan-Palur Beroperasi Juli 2022

Saran Guru Besar Unpad soal Polemik Penjabat Kepala Daerah

Biotek Farmasi Hadirkan Keunggulan Bioteknologi Originator

Kerja Sama IPEF Diluncurkan, Ini Harapan Pelaku Usaha

2 Warga Jepang Meninggal Selama Lockdown di Shanghai

Kebijakan People First Jadi Kunci Utama Pemulihan Ekonomi

Warga Jakarta dan Relawan Deklarasi Dukungan untuk Ganjar

Panitia: Biaya Penyelenggaraan Formula E Jakarta Rp 130 M

Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas ke Arah Barat Daya

BERITA TERPOPULER