Melchor dan Bakrie Group Sepakat Kembangkan Ekonomi Hijau

Jakarta, Beritasatu.com - Kelompok usaha Melchor Group menandatangani perjanjian pendahuluan atau Head of Agreement (HoA) dengan kelompok usaha Bakrie Group.

Penandatangan HoA kedua kelompok usaha (business groups) ini secara umum bertujuan untuk menyusun berbagai program mitigasi gas rumah kaca dan pengembangan ekonomi hijau pada perusahaan dalam kelompok usaha Bakrie Group yang menjadikan ekosistem Melchor sebagai media utama dalam pelaksanaannya.

HoA ini menunjukkan sebuah niat besar Bakrie Group untuk mendukung inisiatif pemerintah dalam memenuhi Nationally Determined Contributions (NDC), yaitu upaya-upaya tiap negara untuk mengurangi emisi nasional dan beradaptasi pada dampak-dampak perubahan iklim. Penandatanganan HoA ini juga menunjukkan niat mulia Bakrie Group untuk membangun Indonesia yang lebih hijau bagi masa depan generasi mendatang.

Baca Juga: Melchor dan Medco Kelola Hutan di Papua

HoA ini juga melibatkan peran dunia pendidikan untuk berkontribusi dalam penyusunan program pendidikan dan pusat penelitian melalui peran serta Universitas Bakrie yang berhubungan dengan mitigasi gas rumah kaca, pengendalian iklim, kehutanan, dan konservasi alam.

Wacana ini akan memanfaatkan teknologi yang dimiliki oleh Melchor Group bersama infrastruktur yang tersedia pada Bakrie Group untuk mengembangkan model ekonomi hijau Indonesia di masa depan. Dalam HoA ini, Melchor Group dapat berperan sangat besar membantu Bakrie Group dalam berbagai strategi untuk mitigasi potensi-potensi kerusakan lingkungan dan mendukung inisiatif Green Economy Development dalam Bakrie Group.

Adhika Andrayudha Bakrie yang mewakili kelompok usaha Bakrie Group menyatakan, peran penting ekosistem Melchor sangat nyata melalui beberapa anak perusahaan yang memiliki pengetahuan dan keahlian secara teknis di bidang reforestasi serta serapan karbon.

"Arah kerja sama kedua kelompok usaha ini pun akan membuka kemungkinan mencakup sektor pendidikan dengan keterlibatan Bakrie University yang akan semakin dapat menjangkau beragam kelompok masyarakat di berbagai lokasi sekitar kawasan hutan maupun lokasi usaha Bakrie Group untuk meningkatkan inklusivitas pendidikan dan kesejahteraan,” ujar Adhika seperti dikutip keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Jumat (3/12/2021).

Baca Juga: Bantu Cegah Corona, Bakrie Group Raih Penghargaan dari BUMN

Chairman Melchor Group Peter F Gontha, menegaskan komitmen Melchor Group bersama masyarakat Indonesia dan dunia untuk berupaya mengantisipasi serta mengatasi perubahan iklim yang mengancam ekosistem global. Peter menekankan betapa Indonesia sangat peduli akan isu pemanasan global, karena bumi adalah satu-satunya planet yang bisa dihuni manusia.

"Kami merasa terpanggil dalam bidang usaha ini dan mengembangkan beberapa hal seperti teknologi penghitungan karbon yang akan bisa bekerja sama dengan para verifikator ternama internasional yang telah diakui dunia," ujar Peter Gontha

Kedua, lanjut Peter Gontha, Melchor Group mencari teknologi yang nantinya akan menjadi crowdfunding, dimana seperti dikatakan Presiden Jokowi, Indonesia membutuhkan dana US$ 100 juta untuk pelestarian lingkungan hidup.

"Karena itulah kami ingin juga membantu upaya tersebut untuk ikut melakukan pelestarian, perhitungan, dan carbon offset selain membangun infrastruktur yang terkait. Kelompok usaha kami sangat menyambut baik adanya penandatanganan nota kesepahaman atau HoA dengan kelompok usaha Bakrie Group,” ujar Peter Gontha.

Baca Juga: Ilham Habibie dan Cyril Noerhadi Jadi Komisaris Melchor Group

Peter Gontha juga menyambut baik hadirnya Perpres tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). "Perpres NEK adalah salah satu produk hukum pemerintah yang pertama kali memberikan perlindungan kepada kekayaan alam Indonesia dan perlindungan penggunaan kekayaan alam untuk mensejahterakan kepentingan nasional,” ujarnya.

Komisaris Melchor Group Dodi Abdulkadir, turut menyambut Perpres NEK. "Ini adalah bentuk kedaulatan negara Indonesia sebagai adidaya bidang lingkungan yang pemanfaatannya diutamakan untuk pembangunan nasional, khususnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang hidup di sekitar hutan yang saat ini berjumlah sekitar lebih dari 1 juta KK," kata Dodi.

Menurut pemerintah, target perhutanan sosial tahun 2024 adalah distribusi akses legal kawasan hutan sosial untuk dikelola masyarakat seluas 12,7 juta hektare (ha). Akses ini akan diberikan kepada 1.668.508 kepala keluarga (KK), dengan jumlah 22.600 unit SK Perizinan dan akan didorong pembentukan KUPS sebanyak 45.200 unit.

"Itu artinya Indonesia sudah termasuk dalam kualifikasi negara maju dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan menuju negatif emisi,” tandas Dodi.



Penulis:  / FER
Sumber: PR

#Melchor Group #Ekonomi Hijau #Bakrie Group #Perubahan Iklim #Beritasatu Bisnis

BAGIKAN

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

Bentrok di Maluku Tengah, 1 Polisi Alami Luka Tembak

DPP PDIP Tak Pecat Arteria Dahlan, Ini Alasannya

30 Tahun Berselisih, Arab Saudi dan Thailand Pulihkan Hubungan Diplomatik

Epidemiolog: Negara Perlu Perkuat Pembatasan Sosial Cegah Peningkatan Covid-19

Jadi Calon Tunggal, Tedros Bakal Lanjutkan Pimpin WHO

Masyarakat Bekasi Bentuk Malidi sebagai Garda Terdepan Tumpas Hoax

Jaga Kerahasiaan Pengguna, Aplikasi Teman Diabetes Raih Sertifikasi

Mustika Ratu Harapkan Insentif Pengembangan Industri Ekstraksi

Tahapan Pemilu 2024

KPK: Korban Kerangkeng Bupati Langkat Mengaku Pekerja Sawit

BERITA TERPOPULER