Taliban Terbitkan Dekrit Perlindungan Hak Perempuan

Kabul, Beritasatu.com- Pemimpin tertinggi Taliban Haibatullah Akhundzada pada hari Jumat mengeluarkan dekrit khusus mengenai hak-hak perempuan. Seperti dilaporkan Xinhua, Jumat (3/12/2021), dekrit itu juga mengarahkan otoritas terkait untuk mengambil tindakan melindungi hak-hak itu.

“Kepemimpinan Imarah Islam mengarahkan semua Organisasi terkait, Ulama-e Karam (cendekiawan) dan Sesepuh Suku untuk mengambil tindakan serius untuk menegakkan Hak-Hak Perempuan,” kata juru bicara pemerintah sementara Afghanistan Zabihullah Mujahid.

Menurut dekrit tersebut, persetujuan perempuan diperlukan selama pernikahan dan tidak ada yang bisa memaksa perempuan untuk menikah dengan paksaan atau tekanan.

“Seorang wanita bukanlah properti, tetapi manusia yang mulia dan bebas; tidak ada yang bisa memberikannya kepada siapa pun dengan imbalan kesepakatan damai dan atau untuk mengakhiri permusuhan,” kata keputusan itu.

Baca Juga: Taliban Larang Perempuan Tampil di Drama TV

Dekrit itu juga menyebut tidak seorang pun dapat menikahi seorang janda dengan paksa termasuk kerabatnya dan seorang janda memiliki hak untuk menikah atau memilih masa depannya.

Disebutkan pula, seorang janda memiliki hak warisan dan bagian tetap dalam harta suaminya, anak-anak, ayah dan kerabatnya, dan tidak seorang pun dapat menghilangkan seorang janda dari haknya.

“Mereka yang berpoligami (lebih dari satu istri) wajib memberikan hak kepada semua wanita sesuai dengan hukum syariah (Islam), dan menjaga keadilan di antara mereka,” kata keputusan itu.

Baca Juga: Praktik Kawin Paksa Membayangi Kaum Perempuan Afghanistan

Pemimpin Taliban telah menginstruksikan Kementerian Informasi dan Kebudayaan untuk menerbitkan artikel yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan juga menyerukan implementasi yang tepat dari keputusan tersebut.

Pemimpin Taliban juga meminta gubernur dan bupati untuk bekerja sama secara komprehensif dengan kementerian terkait dan Mahkamah Agung dalam pelaksanaan keputusan.

Situasi keamanan di Afghanistan secara umum tetap tenang tetapi tidak pasti sejak pengambilalihan Taliban pada pertengahan Agustus dan pembentukan pemerintahan sementara Taliban pada 7 September.



Penulis: Unggul Wirawan / WIR
Sumber: BeritaSatu.com

#Taliban #Afghanistan #Hak Perempuan #Pemimpin Taliban

BAGIKAN

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

Singapura Dukung Presidensi G-20 Indonesia

Digelar 14 Februari 2024, Ketua DPR Harap Persiapan Pemilu Bisa Lebih Matang

10.000 Lebih Kasus, Turunan Varian Omicron BA.2 Terdeteksi di 47 Negara

Bentrok di Maluku Tengah, 1 Polisi Alami Luka Tembak di Pipi

DPP PDIP Tak Pecat Arteria Dahlan, Ini Alasannya

30 Tahun Berselisih, Arab Saudi dan Thailand Pulihkan Hubungan Diplomatik

Epidemiolog: Negara Perlu Perkuat Pembatasan Sosial Cegah Peningkatan Covid-19

Jadi Calon Tunggal, Tedros Bakal Lanjutkan Pimpin WHO

Masyarakat Bekasi Bentuk Malidi sebagai Garda Terdepan Tumpas Hoax

Jaga Kerahasiaan Pengguna, Aplikasi Teman Diabetes Raih Sertifikasi

BERITA TERPOPULER