Kembali Digugat PKPU, Ini Tanggapan Garuda Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah menerima surat pemberitahuan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (26/10/2021), terkait adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Mitra Buana Koorporindo (MBK) selaku kreditur.

"Kami akan mempelajari permohonan PKPU tersebut bersama dengan konsultan yang telah ditunjuk oleh Garuda untuk memberikan tanggapan lebih lanjut sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku," kata Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra dalam keterangan resmi, Selasa (26/10/2021).

Selain itu, lanjut Irfan, Garuda juga akan terus melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait mengenai tindak lanjut dan langkah yang akan ditempuh terhadap pengajuan permohonan PKPU ini.

Baca Juga: Permohonan PKPU terhadap Garuda Ditolak

Menurut Irfan, Garuda turut memastikan layanan operasional penerbangan bagi masyarakat akan tetap tersedia secara optimal melalui layanan penerbangan yang aman dan nyaman bagi seluruh penumpang, khususnya di tengah kondisi pandemi saat ini.

Seperti diberitakan, sebelumnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (21/10/2021) menolak pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh My Indo Airlines selaku kreditur kepada Garuda Indonesia.

Pengajuan permohonan PKPU tersebut sehubungan dengan adanya kewajiban usaha Garuda kepada My Indo Airlines yang belum dapat terselesaikan dalam kaitan kerja sama layanan penerbangan kargo yang dijalankan oleh kedua belah pihak.



Penulis: Thresa Sandra Desfika / RSAT
Sumber: BeritaSatu.com

#PKPU #Garuda Indonesia #Garuda Kembali Digugat #Dirut Garuda Indonesia #Irfan Setiaputra

BAGIKAN

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

Brasil Sudah Vaksinasi Covid 90% Populasi

Pemberdayaan Masyarakat, PT TCM Gandeng ISSF

Bus Terbakar di Tol Semarang-Solo

Pemerintah Siapkan Bonus untuk Tim Piala Thomas 

Iran Nyatakan Tuntutan Kesepakatan Nuklir

Kongres JKPI Tetapkan 8 Ibu Kota Kebudayaan

Airlangga Apresiasi Polri Dukung Kebijakan Pemerintah

Usut Pelanggaran HAM di Piniai, Kejagung Harus Transparan

Kasus Aset Nirina Zubir, Polisi Telusuri TPPU

Setelah Negara Tetangga, Omicron Tiba di Indonesia?

BERITA TERPOPULER