Kadin Gelar Forum Bisnis, Ini Skala Prioritasnya

Nusa Dua, Beritasatu.com - Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Nusa Dua, Bali yang berlangsung 3-4 Desember 2021 membahas beberapa tema penting sesuai situasi nasional saat ini. Tema prioritas yang dibicarakan bersama beberapa menteri antara lain kesehatan dan industri, pemberdayaan ekonomi daerah, kewirausahaan dan pembangunan kapasitas serta peta jalan (road map) menuju net zero.

"Kadin memiliki 17 program dalam Rapimnas 2021, empat topik ini kami pilih sebagai tema prioritas, karena sangat penting dan mendesak untuk didetailkan dalam program konkret sesuai situasi ekonomi nasional dan global. Nantinya kami juga akan memberikan rekomendasi terkait tema-tema tersebut untuk jadi masukan bagi kebijakan pemerintah," jelas Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, dalam keterangan tertulisnya Sabtu (4/12/2021).

Arsjad Rasjid berharap, forum bisnis Kadin ini bisa menjadi wadah tukar gagasan dan mencari titik temu mengenai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Lewat forum ini diharapkan lahir peta jalan yang akan direkomendasikan untuk menerbitkan kebijakan atau langkah strategis pemerintah demi kemajuan dan kebangkitan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Baca Juga: Kadin Siapkan Road Map Indonesia Emas 2045

Dalam forum bisnis Rapimnas 2021 mengenai sektor kesehatan nasional dan industrinya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan transformasi kesehatan nasional harus dipercepat. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan serta aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), diharapkan dapat menjadi momentum industri dalam negeri membangun kapasitas alat kesehatan dalam negeri.

"Besarnya potensi industri kesehatan dan farmasi di Indonesia sangat disayangkan jika diabaikan oleh pemangku kepentingan. Potensi tersebut seharusnya dimanfaatkan dengan membangun kapasitas manufaktur atau pabrik-pabrik industri kesehatan atau farmasi. Saran saya, Kadin Indonesia harus mendorong adanya investasi di sektor ini," kata Menkes Budi Sadikin.

Sementara dalam forum bisnis bertemakan pemberdayaan ekonomi daerah, Menteri Investasi/Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini investasi di daerah, terutama luar Jawa sudah mulai meningkat. Hal ini dikarenakan pemerintah terus menyiapkan infrastruktur ditambah insentif.

"Dari kuartal akhir tahun 2020 hingga saat ini, angka investasi luar Jawa terus meningkat. Hal ini penting, karena investasi itu berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja di daerah. Proyek besar, kontraktor utamanya boleh BUMN dan perusahaan besar, tapi subkontraktornya harus orang atau perusahaan daerah. Ini juga terkait dengan kebijakan pemangkasan birokrasi dan alur perizinan. Saat ini sudah diberikan ke PTSP (pelayanan terpadu satu pintu)," jelas Bahlil.

Baca Juga: Jokowi Minta Kadin Detailkan Transformasi Ekonomi

Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemberdayaan ekonomi daerah utamanya pedesaan, harus dikuatkan melalui MoU Mendagri, Mendes dan Kadin Indonesia. Untuk memajukan ekonomi desa, kata Tito, tidak mungkin hanya mengandalkan dana desa, perlu investasi pengusaha. Presiden tambahnya, juga memerintahkan membangun kawasan ekonomi khusus di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Untuk forum bisnis rapimnas bertemakan kewirausahaan dan pembangunan kapasitas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan-Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek), Nadiem Makarim mengatakan kementeriannya menyiapkan dana bagi perusahaan yang mau menggandeng kampus untuk melakukan riset serta menerima magang mahasiswa dan memfasilitasi sertifikasinya. "Ini sejalan dengan program pengembangan SDM melalui vokasi dan industri yang dicanangkan Kadin," kata dia.

Adapun forum bisnis tema Road Map to Net Zero Emission, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengataka pemerintah menggunakan kebijakan insentif bagi perusahaan yang melakukan aksi-aksi perubahan iklim.  "Risiko dan investasi transisi energi hijau memang besar. Begitu juga dengan proyek-proyek adaptasi perubahan iklim. Private sector pasti akan menghitung, risiko dan benefitnya. Misalnya soal eksplorasi dan investasi di bidang geotermal yang besar dan besar risiko. Tapi pemerintah tentunya akan menggunakan policy insentive," kata Menkeu.

Di forum yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa setuju dengan Menkeu Sri Mulyani mengenai besarnya investasi dana perubahan iklim, net zero emission, dan transisi energi hijau. Pemerintah katanya tidak bisa sendirian. "Green energy-green industry ini bisa membuka lapangan 23 juta lapangan baru. Ini sesuai dengan bonus demografi yang akan kita dapati," jelas Suharso.



Penulis: Whisnu Bagus Prasetyo / WBP
Sumber: BeritaSatu.com

#Rapimnas Kadin #Forum Bisnis Kadin #Kadin #Beritasatu Bisnis #Tema Rapimnas Kadin

BAGIKAN

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

2021, KPK Tangkap 123 Tersangka dengan Pengembalian Negara Rp 416,9 M

KSP Harus Optimalkan Lahan Perumahan Krakatau Steel Menjadi Lebih Modern

KIPI pada Anak Cenderung Lebih Rendah Dibanding Dewasa dan Lansia

Singapura Dukung Presidensi G-20 Indonesia

Digelar 14 Februari 2024, Ketua DPR Harap Persiapan Pemilu Bisa Lebih Matang

10.000 Lebih Kasus, Turunan Varian Omicron BA.2 Terdeteksi di 47 Negara

Bentrok di Maluku Tengah, 1 Polisi Alami Luka Tembak di Pipi

DPP PDIP Tak Pecat Arteria Dahlan, Ini Alasannya

30 Tahun Berselisih, Arab Saudi dan Thailand Pulihkan Hubungan Diplomatik

Epidemiolog: Negara Perlu Perkuat Pembatasan Sosial Cegah Peningkatan Covid-19

BERITA TERPOPULER