KSP: Kuota Hampir Habis, Pertalite dan Solar Harus Dibatasi

Jakarta, Beritasatu.com - Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan pengaturan pembelian pertalite dan solar subsidi untuk menjaga ketahanan energi nasional.

“Ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ketersediaan suplai dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membeli,” kata Hageng Nugroho, Rabu (29/6/2022).

Menurutnya, selama ini pemerintah telah memberikan subsidi untuk menahan kenaikan harga BBM akibat melonjaknya harga minyak dunia yang mencapai US $ 120 per barel. Namun karena terjadi selisih harga yang cukup lebar antara BBM subsidi dan non subsidi, membuat realisasi konsumsi BBM bersubsidi melebihi kuota yang ditetapkan.

Karena itu perlu pengaturan pembelian BBM. Pengaturan tersebut untuk memastikan mekanisme penyaluran BBM subsidi seperti pertalite dan solar tepat sasaran. “Jika tidak diatur, besar potensinya kuota yang telah ditetapkan selama satu tahun tidak akan cukup. Ini demi menjaga ketahanan energi kita,” ujar Hageng Nugroho.

Baca Juga: Apakah Isi Pertalite Pakai MyPertamina di SPBU Berbahaya?

Berdasarkan data PT Pertamina (Persero), dari kuota yang diberikan sebesar 23,05 juta kiloliter, konsumsi pertalite sudah mencapai 80% pada Mei 2022. Sementara konsumsi solar subsidi mencapai 93% dari total kuota awal tahun sebesar 15,10 juta kiloliter.

[#pagebreak#]

Hageng mengatakan, penyaluran BBM subsidi harus sesuai dengan peraturan, baik dari sisi kuota maupun segmentasi penggunanya. Saat ini, segmen pengguna solar subsidi sudah diatur sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran. Sedangkan Pertalite segmentasi penggunanya masih terlalu luas.

“Oleh sebab itu perlu diatur yang bisa mengonsumsi pertalite. Misalnya apakah mobil mewah masih boleh? Padahal mereka mampu beli yang non subsidi,” jelas Hageng Nugroho.

Pada kesempatan itu, Hageng menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan inovasi Pertamina Patra Niaga yang akan melakukan uji coba penyaluran pertalite dan solar subsidi melalui sistem MyPertamina. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengawal dan mengontrol implementasi program tersebut, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Seperti diketahui, penyaluran BBM Subsidi jenis pertalite melalui sistem MyPertamina akan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2022. Direncanakan, uji coba awal akan dilakukan di beberapa kota/kabupaten yang tersebar di 5 provinsi. Yakni, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.

Penyaluran BBM subsidi merupakan amanah Perpres No 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dan SK BPH Migas No 4/2020 tentang penugasan pertalite dan solar.



Penulis: Lenny Tristia Tambun / FMB
Sumber: BeritaSatu.com

#Pertalite #KSP #Kantor Staf Presiden #Pembatasan Pertalite #Beritasatu Bisnis

BAGIKAN

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

KPK Tegaskan Konsultan Pajak Bank Panin serta Jhonlin Segera Ditahan

57 Peserta Ramaikan Siloam Hospitals-Investor Daily Golf Invitational

Prabowo Ungkapkan Keberhasilan Jokowi Selama Jadi Presiden

Atasi HIMARS, Rusia Kembangkan Taktik Baru di Ukraina

2 Bus Mogok di Puncak, Polisi Berlakukan Kebijakan Satu Arah

Tingkatkan Kompetensi, LSP UMB Gelar Pelatihan Asesor

Didalami, Dugaan Bupati Pemalang Temui Anggota DPR Sebelum OTT

Kasus Pelecehan Seksual Putri Candrawathi Dihentikan, Ini Respons Kuasa Hukum

Tersiksa Perut Kembung? Ini Bisa Jadi Penyebabnya!

Inggris Nyatakan Rusia Mulai Gagal dalam Perang Ukraina

BERITA TERPOPULER