Pengamat: Gejolak Papua Tidak Terkait Pergantian Panglima TNI

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais), Soleman B. Ponto mengatakan, tidak kunjung selesainya permasalahan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua tidak ada kaitannya dengan pergantian Panglima TNI. Saat ini Panglima TNI yang dijabat Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki pensiun pada November 2021 mendatang.

"Karena TNI merupakan institusi yang profesional. Siapapun panglima - nya tidak akan mempengaruhi profesionalitas TNI," ujar Soleman B. Ponto, Rabu (8/9/2021).

Soleman memaparkan, permasalahan KKB Papua karena ada masalah dengan cara penanganannya sehingga penyelesaian KKB Papua tidak kunjung berakhir. Teranyar adalah penyerangan yang diduga dilakukan oleh KKB terhadap Pos Koramil Kisor di Afiat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Kamis (2/9/2021) lalu.

Baca Juga: 4 Prajurit TNI AD Gugur Diserbu KKB di Maybrat, Papua Barat

"Itu artinya ada masalah dengan cara penanganannya," jelasnya.

Soleman menyebut, masalah KKB yang tidak selesai karena Otonomi Khusus (Otsus) yang juga belum selesai. Apalagi sejumlah pihak di Papua juga menolak revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Oleh karena itu Otsus Papua belum berjalan dengan benar.

"Kalau Otsus berjalan maka keamanan di Papua juga bisa jalan," paparnya.

Terkait apakah perlu operasi gabungan yang melibatkan Marinir dan Paskhas, selain Kopassus untuk memberantas KKB, Soleman justru mempertanyakan apakah saat ini yang terjadi di Papua operasi militer atau penegakan hukum. Jika operasi militer maka lakukan dengan operasi militer. Namun jika operasi penegakan hukum maka lakukan dengan optimal.

Soleman mengakui secara teori kekuatan KKB memang tidak sebanding dengan TNI, yang memiliki SDM dan peralatan yang canggih, namun harus dipahami KKB menguasai wilayah. Selain itu pada dasarnya KKB merupakan kelompok yang gemar dan terbiasa untuk berperang. Tidak heran di Papua kerap terjadi perang antar suku.

"Jadi dalam berperang mereka tidak perlu teknologi. Mereka juga memanfaatkan kelengahan dari pihak lain. Jika lawan lengah maka akan diserang," paparnya.

Baca Juga: Kapolda Papua: Aksi KKB Sudah di Luar Batas Perikemanusiaan

Terpisah, pengamat Terorisme dan Intelijen dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan, yang mengkait-kaitkan permasalahan KKB Papua dengan pergantian Panglima TNI adalah upaya buzzer agar salah satu calon yang diusungnya menjadi Panglima TNI. Menurutnya, meskipun pergantian Panglima TNI hak prerogatif Presiden, tapi ada upaya buzzer yang membangun opini, propaganda, image building agar calonnya dilirik Presiden.

"Namanya juga ikhtiar, jadi ada buzzer yang bangun opini, propaganda, image building agar calonnya dilirik Presiden," jelas Harits, Rabu (8/9/2021).

Harits menegaskan, penyelesaian Papua yang dibutuhkan adalah top leader dari NKRI yang mumpuni, mempunyai kapasitas, kredibel dan dukungan politik yang konstruktif dari parlemen dan berbagai pihak. TNI yang bergerak untuk menumpas KKB itu tergantung keputusan politik pemerintah.

Harits menyebut, menahunnya kasus teroris separatisme di Papua dipengaruhi dua faktor utama. Pertama, keingingan dan kapasitas pemerintah pusat untuk menuntaskan kasus Papua secara berimbang proporsional dengan semua pendekatan, tegas, terukur dan komprehensif. Sejauh apa hal pertama ini dimiliki pemerintah pusat, akan berpengaruh signifikan pada penyelesaian problem Papua.

Kedua; komitmen para pemimpin lokal Papua untuk mengakhiri konflik. Komitmen untuk bersama membangun Papua yang makmur adil dan maju dengan berkeadaban. Oleh karena itu para penguasanya harus tidak bermental korup dan oportunis. Masyarakat Papua sejatinya tidak akan memberikan dukungan aksi separatisme jika hidup mereka makmur dan berkeadilan.

"Maka pertemuan dua faktor diatas korelatif mampu mengamputasi gerakan teroris separatisme di Papua," tandasnya.

Harits menyarankan untuk menyelesaikan KKB Papua maka pemerintah pusat perlu mengkaji secara serius untuk menemukan rintangan utama untuk membangun Papua. Selain itu pemerintah pusat juga harus konsisten menggerakkan semua komponen yang diperlukan untuk mencapai kemajuan-kemajuan riil di semua sektor di Papua.

"Rakyat Indonesia di Papua jangan seperti ayam yang kelaparan di lumbung pagi. Tanah yang kaya dengan tambang-tambang, tapi mereka tetap hidup dalam kemiskinan dan tertinggal dalam banyak aspek dibanding wilayah Indonesia lainnya. Kalau perlu Jokowi kantornya pindah ke Papua, jika itu solusi pragmatisnya," tegasnya.



Penulis: Yudo Dahono / YUD
Sumber: BeritaSatu.com

#KKB #Kelompok Kriminal Bersenjata #Maybrat #Panglima TNI #Pergantian Panglima TNI

BAGIKAN

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

Priscilla Hertati Jagokan Stamp Fairtex Menangkan Grand Prix

Musim Penghujan Kabupaten Bogor Keadaan Awas Bencana

Kembali Digugat PKPU, Ini Tanggapan Garuda Indonesia

Tabrakan Maut Antarbus, Wagub Riza Sebut Tidak Mudah Jadi Sopir Transjakarta

Asproksi Bekasi Diharapkan Berkontribusi Tingkatkan Standar Produk Kesehatan

Sejalan Mata Uang Asia, Awal Perdagangan Rupiah Melemah 20 Poin

Cerita Bima Arya Minta Tips Bangun Kota Bahagia ke Dubes Finlandia

Bisnis Makanan dan Minuman Rendah Kalori Mampu Bertahan Saat Pandemi

Pagi dan Sore Ini Jakarta Diguyur Hujan

BPBD Minta Warga Laporkan Bila Ada Bencana yang Terjadi di Kota Tangerang

BERITA TERPOPULER