Penghidupan Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Bentuk Pembangkangan Konstitusi

Jakarta, Beritasatu.com – Penghidupan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden (wapres) serta lembaga negara merupakan bentuk pembangkangan konstitusi. Sebab dalam sejarah ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencabut pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan wapres yang sebelumnya terdapat pada Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP.

“Oleh karenanya, penghidupan kembali pasal penghinaan baik terhadap presiden-wakil presiden maupun pemerintah adalah suatu bentuk pembangkangan terhadap amanah putusan MK, yang berarti pembangkangan pula terhadap konstitusi,” kata Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani, Kamis (10/6/2021).

Ismail menanggapi draf Rancangan KHUP (RKUHP) 2019 yang kembali digaungkan dan disosialisasikan ke berbagai kota sejak Februari hingga Juni 2021. Diketahui, melalui Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006, MK menyatakan bahwa pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Baca Juga: Yasonna Sebut Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP untuk Jaga Peradaban

Demikian pula dengan pasal penghinaan terhadap pemerintah, MK melalui putusannya Nomor 6/PUU-V/2007 memutus bahwa Pasal 154 dan Pasal 155 yang mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah telah bertentangan dengan UUD 1945.

Ismail menyatakan penghidupan kembali pasal-pasal tersebut semakin melegitimasi adanya pembungkaman terhadap freedom of expression setiap warga negara. Bukan tidak mungkin, delik penghinaan terhadap penguasa hanya akan menghambat berbagai kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah.

Ismail menambahkan dalam negara yang demokratis, partisipasi publik menjadi kunci utama penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan. Protes maupun kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari partisipasi publik.

“Untuk itu, Setara Institute mendorong DPR bersama pemerintah untuk kembali mematuhi amanah putusan MK dengan cara membatalkan pasal penghinaan terhadap presiden dan pemerintah dalam substansi RKUHP,” ucap Ismail.

Baca Juga: PBB Keberatan atas Putusan MK

Ismail menegaskan Setara Institute menetang sejumlah pasal dalam RKUHP yang mencederai hak konstitusional warga negara. Dikatakan, RKUHP yang merupakan bagian dari agenda reformasi hukum pidana justru menuai berbagai polemik dari berbagai kalangan masyarakat. Sebab, beberapa pasal justru mengundang kontroversi.

Ismail pun menyoroti ketentuan pidana bagi gelandangan. Pidana denda bagi setiap orang yang bergelandangan di jalan atau tempat umum, lanjut Ismail, seolah telah menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal memahami esensi perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang termaktub dalam konstitusi.

Gelandangan sebagai individu yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya, kata Ismail, seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah bahwa masih jauhnya tingkat kesejahteraan warga negaranya. Alih-alih hadir untuk memelihara gelandangan, pemerintah justru menjatuhkan pidana denda.

“Lagi-lagi, pemerintah abai terhadap amanah konstitusi bahwa negara harus hadir untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana terejawantahkan dalam Pasal 34 (1) UUD NRI 1945,” kata Ismail.

Ismail mengatakan sejumlah pasal dalam draf RKUHP merupakan bentuk intervensi yang terlalu eksesif terhadap ranah privat setiap individu. Betapa pun zina dan kumpul kebo merupakan tindakan yang amoral, Ismail mengingatkan tidak semua perbuatan dianggap tercela dalam konteks agama secara otomatis dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Baca Juga: PPP Sepakat Penghinaan Presiden Delik Aduan

Selama perbuatan tersebut dilakukan secara konsensual dan tidak ada unsur paksaan atau kekerasan, tidak seharusnya pemerintah masuk terlalu dalam hingga menjatuhi sanksi pidana. Apalagi, hukum pidana seharusnya diterapkan sebagai ultimum remidium (upaya terakhir) dalam membenahi persoalan sosial manakala institusi sosial tidak lagi berfungsi.

Dikatakan, perbuatan tercela yang seharusnya pemerintah hadir untuk melakukan intervensi adalah ketika perbuatan tersebut telah dilakukan dengan unsur paksaan. Kemudian, menyebabkan kekerasan dalam hubungan seksual sehingga menimbulkan korban, seperti terkait perkosaan. Negara harus hadir untuk menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya.

“Untuk itu, Setara Institute juga mendesak agar DPR bersama pemerintah meninjau ulang dan membatalkan pasal-pasal dalam RKUHP yang berdampak pada kriminalisasi warga negara,” tegas Ismail.



Penulis: Fana F Suparman / CAR
Sumber: BeritaSatu.com

#Pasal Penghinaan Presiden #RKUHP #Mahkamah Konstitusi #DPR #KUHP

BAGIKAN

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

Ini Cara Blokir SMS dan Penipuan Pinjaman yang Mengganggu

BIN Pilih Vaksinasi Covid-19 di “Zona Hitam”

Houthi Tolak Gencatan Senjata, Kekerasan di Yaman Meningkat

Imbas Kebijakan Tiongkok, Pasar Modal Domestik Diprediksi Positif

Anies: Seluruh Kegiatan di Jakarta Normal Kembali Setelah Semua Divaksin

Cetak Sejarah, Pusarla Sindhu Raih Perunggu Tunggal Putri Olimpiade Tokyo

Uganda Cabut Sejumlah Pembatasan Covid-19

Menlu: Pemerintah Amankan Pengadaan Vaksin bagi Masyarakat

Ditopang Sentimen Global, Harga SUN Diproyeksikan Menguat Sepekan ke Depan

Kompetisi Liga 1 Belum Jelas, Robert Minta Pemain Persib Jaga Motivasi

BERITA TERPOPULER