Bamsoet Usul Ketua Partai Ganti Kadernya di DPR yang Tak Lapor LHKPN

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengusulkan para ketua umum partai turun tangan mendorong kadernya yang duduk di parlemen agar patuh dan taat melaporkan harta kekayaannya. Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo mengusulkan agar ketua umum partai menjatuhkan sanksi mengganti kadernya di DPR jika masih malas menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga tenggat waktu yang ditentukan.

"Kalau dibilang partai atau ketua umum partai politik memerintahkan tanggat sekian kalian tidak memberikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan akan ada sanksi ancaman terberatnya adalah pergantian antarwaktu (PAW). Cara-cara seperti itu mungkin lebih efektif," kata Bamsoet dalam webinar "LHKPN: Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat" seperti dikutip dari akun Youtube KPK RI, Selasa (7/9/2021).

Baca Juga: Ketua KPK: Baru 58% Anggota DPR yang Laporkan Harta Kekayaan

Usulan ini disampaikan Bamsoet setelah mendengar pemaparan Ketua KPK, Firli Bahuri yang menyebutkan sebanyak 239 anggota DPR belum melaporkan harta kekayaannya kepada KPK per tanggal 6 September 2021. Dengan demikian, dari 569 anggota DPR, baru 330 legislator di Senayan atau baru sekitar 58% yang telah melaporkan hartanya.

Saat menjabat sebagai Ketua DPR, Bamsoet mengaku sudah berupaya mendorong para legislator di Senayan untuk patuh melaporkan harta kekayaannya. Bahkan, Bamsoet mengaku membuka klinik LHKPN agar memudahkan para legislator. Namun, kata Bamsoet, kemudahan yang diberikan, termasuk dengan kemudahan menyampaikan LHKPN secara daring ternyata tak cukup mendongkrak kepatuhan para anggota DPR. Hal ini, salah satunya disebabkan masih banyaknya anggota DPR yang awam dengan teknologi.

"Rata-rata yang tua seperti kami ini rada gaptek (gagap teknologi) sehingga harus menyuruh staf atau tergantung pada anak-anak muda," katanya.

Baca Juga: Ketua KPK: LHKPN Adalah Cerminan Kesederhanaan dari Potret Kejujuran Penyelenggara Negara

Dengan posisinya sebagai Ketua MPR saat ini, Bamsoet mengaku tak dapat berbuat banyak dalam mendorong kepatuhan anggota DPR untuk menyerahkan LHKPN. Untuk itu, Bamsoet berharap dengan turun tangannya para ketua umum, apalagi jika diancam sanksi yang tegas, dapat memicu kepatuhan anggota DPR.

"Begitu saya telepon ketua-ketua fraksinya dengan tembusan ketua umum partainya itu langsung selesai barang itu, patuh semua," tutur Bamsoet.

Bamsoet juga menyarankan KPK menggandeng ketua partai politik untuk membuat anggota DPR lebih patuh dengan penyampaian LHKPN. Cara mudah itu diyakininya efektif karena para anggota DPR tunduk pada perintah ketua umum partai masing-masing.

"Pak Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan KPK) cukup melakukan pembinaan dengan sembilan orang yang ada di republik ini. Sembilan ketua umum partai politik, selesai urusan di parlemen," kata Bamsoet.



Penulis: Fana F Suparman / FFS
Sumber: BeritaSatu.com

#KPK #Komisi Pemberantasan Korupsi #Ketua MPR #Bambang Soesatyo #Bambang Soesatyo (Bamsoet) #Bamsoet #LHKPN #LHKPN Anggota DPR #DPR #Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) #Partai Politik

BAGIKAN

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

Sejalan Mata Uang Asia, Awal Perdagangan Rupiah Melemah 20 Poin

Bisnis Makanan dan Minuman Rendah Kalori Mampu Bertahan Saat Pandemi

Pagi dan Sore Ini Jakarta Diguyur Hujan

BPBD Minta Warga Laporkan Bila Ada Bencana yang Terjadi di Kota Tangerang

Kemtan Raih Penghargaan Tertinggi Keterbukaan Informasi Publik 2021

Pemkot Tangerang Uji Coba Penerapan PeduliLindungi di Dua Pasar Tradisional

IHSG Cenderung Flat di Sekitar Garis Datar pada Awal Sesi

Pilih Tiongkok, 5 Pesepakbola Top Ini Rela Hengkang demi Uang

IHSG Rawan Koreksi, Pantau AGRO, SAME, FREN, dan ACES

Hapuskan Ketentuan Swab PCR Saat Naik Pesawat Menggema di Media Sosial

BERITA TERPOPULER