Lapas Kelebihan Kapasitas, Ketua MPR: Segera Perbaiki Tata Kelola Pemidanaan

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta agar pemerintah melakukan perbaikan tata kelola pemidanaan dan mengevaluasi fasilitas dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas). Diketahui, kapasitas berlebihan lapas dinilai menjadi salah satu penyebab fatalitas dalam kejadian terbakarnya Lapas Kelas 1 Tangerang.

Bamsoet, sapaan akrabnya meminta agar pemerintah memberi perhatian serius terhadap permasalahan yang terjadi hampir di seluruh lapas di Indonesia itu. Mengutip data dari laman Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham), jumlah penghuni lapas dan rutan 250.527 orang. Padahal, kapasitas lapas dan rutan 135.561 orang. Artinya secara nasional, ada kelebihan 114.966 penghuni atau sekitar 85%.

Baca Juga: Yasonna Laoly Serahkan Santunan bagi Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang

“Segera lakukan perbaikan tata kelola sistem pemidanaan saat ini, dan melakukan evaluasi menyeluruh baik fasilitas di dalam Lapas seperti revitalisasi Lapas yang disesuaikan dengan jumlah narapidana,” kata Bamsoet, Kamis (9/9/2021).

Pemerintah juga harus berupaya menambah kapasitas lapas dengan membangun lapas baru. Di samping itu, terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia para sipir dan meningkatkan pengawasan terhadap para narapidana.

Bamsoet mengatakan Ditjen Pemasyarakatan perlu untuk terus melakukan tata kelola penghuni lapas dan rutan. “Caranya, yakni dengan cara pemindahan dan pemisahan narapidana dari satu lapas yang padat, ke lapas yang lebih sedikit jumlah narapidananya,” ujar Bamsoet.

Selain itu, perlu dicari solusi lain dalam mengurangi jumlah narapidana di lapas dan rutan yang over capacity. Misalnya, bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) agar meminjamkan lapas khusus tindak pidana narkotika untuk lapas napi dengan kasus tindak pidana ringan.

Baca Juga: Kepala Lapas Tangerang Bantah Ada Bentrok Antargeng Napi Sebelum Kebakaran

Menurutnya, Kemkumham juga perlu untuk terus berupaya mengurangi jumlah narapidana dan tahanan sesuai dengan idiomnya, yakni pidana adalah benteng terakhir.

“Jadi kalau memang sudah tidak bisa diselesaikan secara baik, baru ditempuh secara pidana. Sebab, persoalan kelebihan kapasitas ditengarai turut memperburuk kondisi lapas termasuk ketika terjadi bencana serta akan berdampak pada rendahnya pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan dan tahanan,” kata Bamsoet.



Penulis: Markus Junianto Sihaloho / CAR
Sumber: BeritaSatu.com

#Ketua MPR #Kebakaran Lapas Tangerang #Lapas #Bambang Soesatyo #Bamsoet #Narapidana #BNN

BAGIKAN

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

Kembali Digugat PKPU, Ini Tanggapan Garuda Indonesia

Tabrakan Maut Antarbus, Wagub Riza Sebut Tidak Mudah Jadi Sopir Transjakarta

Asproksi Bekasi Diharapkan Berkontribusi Tingkatkan Standar Produk Kesehatan

Sejalan Mata Uang Asia, Awal Perdagangan Rupiah Melemah 20 Poin

Cerita Bima Arya Minta Tips Bangun Kota Bahagia ke Dubes Finlandia

Bisnis Makanan dan Minuman Rendah Kalori Mampu Bertahan Saat Pandemi

Pagi dan Sore Ini Jakarta Diguyur Hujan

BPBD Minta Warga Laporkan Bila Ada Bencana yang Terjadi di Kota Tangerang

Kemtan Raih Penghargaan Tertinggi Keterbukaan Informasi Publik 2021

Pemkot Tangerang Uji Coba Penerapan PeduliLindungi di Dua Pasar Tradisional

BERITA TERPOPULER