KPK: Korban Kerangkeng Bupati Langkat Mengaku Pekerja Sawit

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut orang dalam kerangkeng di rumah Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin mengaku sebagai pekerja perkebunan kelapa sawit.

Hal ini diketahui KPK ketika menemukan kerangkeng tersebut saat akan menangkap Terbit Rencana di rumahnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (18/1/2022). Namun, saat itu, Terbit Rencana sudah tidak berada di rumah.

"Orang-orang yang di dalam itu kemudian menerangkan bahwa mereka itu adalah pekerja di kebun sawit milik Bupati Kabupaten Langkat," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta, Rabu (26/1/2022).

Baca Juga: ICJR: Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat Bukan Tempat Rehabilitasi Narkoba

Ghufron mengatakan Tim Satgas KPK saat itu sempat kaget menemukan sejumlah orang dikerangkeng di rumah Terbit. Namun, Tim Satgas KPK tidak mendalami alasan mereka dikurung di kerangkeng karena sedang mencari Terbit untuk diamankan.

"Karena memang tujuannya untuk melakukan pengamanan bupati maka tim penyelidik KPK bergerak bergeser ke tempat lain untuk mencari yang bersangkutan," tutur Ghufron.

Meski demikian, Ghufron menyatakan, Tim Satgas KPK sempat mendokumentasikan keberadaan orang-orang di dalam kerangkeng itu. Selain itu, tim KPK juga langsung berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain untuk mendalami adanya dugaan tindak pidana atau pelanggaran HAM terkait kerangkeng tersebut. KPK memastikan akan memberikan dokumentasi yang dimiliki kepada aparat penegak hukum jika dibutuhkan.

Baca Juga: DPR Desak Polisi Usut Tuntas Temuan Kerangkeng Manusia di Langkat

"KPK berkomitmen untuk membantu dan akan memberikan dokumentasi atas temuan KPK di rumah Bupati Langkat tersebut," kata Ghufron.

Keberadaan kerangkeng di rumah Terbit Rencana terungkap dari laporan yang disampaikan kepada Migrant Care. Kerangkeng itu diduga terkait dengan dugaan penyiksaan dan perbudakan modern terhadap para pekerja perkebunan sawit milik Terbit Rencana.

"Ada dua sel di dalam rumah bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang bekerja," kata Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayat dalam keterangannya, Senin (24/1/2022).

Baca Juga: Soal Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat, Ini Respons Migrant Care

Anis mengatakan kerangkeng itu ada di belakang halaman rumah Terbit. Bentuknya mirip penjara dengan tambahan gembok agar para pekerjanya tidak keluar masuk sembarangan Atas dugaan itu, Migrant Care melaporkan kepada Komnas HAM yang segera menindaklanjuti dengan mengirim tim.

Kepolisian menyebut kerangkeng tersebut merupakan tempat rehabilitasi penyalah guna narkoba. Mereka yang tinggal di bangunan kerangkeng tersebut diserahkan oleh pihak keluarganya kepada pengelola untuk dibina. Namun, keberadaan kerangkeng itu ilegal karena tidak sesuai aturan perundang-undangan.

 



Penulis: Fana F Suparman / JAS
Sumber: BeritaSatu.com

#Kerangkeng Manusia #Kerangkeng Bupati Langkat #Terbit Rencana Perangin Angin #KPK #Kasus Korupsi Bupati Langkat

BAGIKAN

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

2 Warga Jepang Meninggal selama Lockdown di Shanghai

Kebijakan People First Jadi Kunci Utama Pemulihan Ekonomi

Warga Jakarta dan Relawan Deklarasi Dukungan untuk Ganjar

Panitia: Biaya Penyelenggaraan Formula E Jakarta Rp 130 M

Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas ke Arah Barat Daya

Festival Kopi PDI Perjuangan Bakal Pecahkan Rekor MURI

Kartini Cup Ajang PCI Tingkatkan Kualitas Tim Kriket Putri U-19

Puan Maharani: Lakukan Aksi Nyata Mengatasi Kebencanaan

UMKM Binaan Bank Indonesia Catat Nilai Ekspor US$ 61 Juta

Panitia Dapat Sponsor Rp 100 Miliar untuk Formula E Jakarta

BERITA TERPOPULER