Wagub DKI: Kelanjutan Bansos Tunai Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa kelanjutan bantuan sosial tunai (BST) bagi warga terdampak Covid-19, tergantung keputusan pemerintah pusat. Pemprov DKI, kata Riza, tidak bisa memutuskan sendiri terkait kelanjutan BST tersebut.

"Kami menunggu dari pemerintah pusat terkait bansos itu," ujar Riza, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/9/2021).

Riza mengatakan, pihaknya dan pemerintah pusat sudah sepakat untuk menangani secara bersama bansos tunai untuk DKI Jakarta terdampak Covid-19. Karena itu, kata dia, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa mengambil keputusan sepihak terkait pengadaan dan distribusi bansos tunai tersebut.

Baca Juga: 95 % Bansos Tunai di Jakarta Sudah Disalurkan Pos Indonesia

"Kita akan lihat ini kan keputusan bersama, tidak bisa sepihak, tidak bisa DKI ke kanan pemerintah pusat ke kiri, semuanya harus bersama-sama. Karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," kata Riza.

Jika diputuskan bansos tunai lanjut, maka pihaknya harus menyiapkan anggarannya. Begitu juga pemerintah pusat harus mengalokasikan anggaran untuk bansos tunai.

Baca Juga: Pesan Wagub DKI untuk Penerima Bantuan Sosial Tunai di Jakarta

"Ya kalau anggaran itu tugasnya pemerintah, ada, tidak ada, kalau sudah keputusannya, harus dicari. Itu tentu tugas kita bersama," pungkas Riza.

Sebelumnya, pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan bansos tunai kepada warga terdampak sebesar Rp 600.000 untuk dua bulan sekaligus, yakni Mei dan Juni 2021. BST ini berasal dari dua sumber yakni APBD Pemprov DKI Jakarta untuk 1.700.379 keluarga dan APBN melalui Kementerian Sosial untuk 738.137 keluarga. BST dari Pemprov DKI Jakarta disalurkan melalui ATM Bank DKI dan BST dari Kemsos didistribusikan melalui PT POS dan juga dibagikan langsung.



Penulis: Yustinus Paat / WM
Sumber: BeritaSatu.com

#Bansos Tunai #Kelanjutan Bansos Tunai #Bansos #DKI Jakarta #Ahmad Riza Patria #Warga Terdampak Covid-19

BAGIKAN

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

Program Cetak Sawah Libatkan TNI AD Gagal, Ini Pandangan Pengamat

Polisi Sudah Periksa 5 Orang Terkait Kecelakaan Bus Transjakarta

Pemerintah Dorong Digitalisasi untuk Akselerasi Pemulihan UMKM

DKI Kembali Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Adhi Karya Terima Financial Close Rp 420 Miliar untuk Preservasi Jalintim Riau

Ekonomi Jakarta Mulai Pulih, Anak Buah Anies Usulkan Rancangan APBD 2022 Senilai Rp 80,15 Triliun

KPK Patahkan Klaim Azis Syamsuddin Pinjami Uang Stepanus Robin untuk Pengobatan Covid-19

Priscilla Hertati Jagokan Stamp Fairtex Menangkan Grand Prix

Musim Penghujan Kabupaten Bogor Keadaan Awas Bencana

Kembali Digugat PKPU, Ini Tanggapan Garuda Indonesia

BERITA TERPOPULER