Waduh, Pembangunan Tol Trans Sumatera Terancam Mandek

Jakarta, Beritasatu.com – Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang dikerjakan PT Hutama Karya (Persero) membutuhkan dukungan anggaran sebesar Rp 148 triliun. Penyertaan Modal Negara (PMN) yang mengalami defisit dan biaya pengadaan tanah yang luar biasa mahal menyebabkan proyek konstruksi JTTS terancam berhenti.

“Setelah kita evaluasi sampai dengan sekarang yang sedang berjalan, ternyata ada defisit PMN yang belum bisa dipenuhi sebesar Rp 60 triliun. Sehingga kalau PMN untuk Hutama Karya ini tidak segera dipenuhi, otomatis mungkin bahasa langsungnya proyek konstruksi akan berhenti,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) Hedy Rahadian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Anggota Komisi V DPR RI, Rabu (27/1/2021).

Hedy mengaku, sudah menjalin komunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemko) agar anggaran sebesar Rp 60 triliun dapat segera disalurkan. Rp 60 triliun merupakan defisit PMN untuk proyek yang sedang berjalan, sedangkan yang tidak berjalan, Hutama Karya kelihatannya sudah kerepotan sehingga muncul ide dukungan konstruksi yang tidak ada di dalam Keputusan Presiden (Keppres).

Baca Juga: Lebih dari 1 Juta Kendaraan Lintasi Trans Sumatera

“Jadi kalau dukungan Keppres sudah masuk, terpaksa kita harus ubah Keppres mengenai Trans Sumatera ini. Karena pembangunan Trans Sumatera tiba-tiba membutuhkan dukungan dari Bina Marga sebesar Rp 148 triliun,” ungkap Hedy.

Hal ini merupakan masalah di pemenuhan jalan tol. Ia berterus terang bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terkait jalan tol hingga 2024 mendatang dari semula ditargetkan 4.700 km setelah dilakukan penajaman menjadi 2.537 km. Sekalipun begitu, untuk mencapai target tersebut bukanlah hal mudah karena dibutuhkan biaya sebesar Rp 55,2 triliun untuk pengadaan tanah. Sementara Kemkeu hanya mengalokasikan Rp 13,7 triliun per tahun.

Bahkan untuk 2021 ini, Bina Marga hanya mendapatkan alokasi Rp 5,93 triliun. Sehingga ada ketidakpastian untuk pemenuhan biaya pengadaan tanah. Padahal, dukungan konstruksi yang dibutuhkan annggarannya mencapai Rp 171,8 triliun di mana Rp 148 triliun di antaranya ditujukan untuk mendukung pembangunan Tol Trans Sumatera.

Karena itu, Bina Marga sudah mengajukan blue book sekitar $3 miliar dollar untuk diproses di loan. Itu pun, kata dia, hanya cair sekitar Rp 42 triliun dari Rp 148 triliun yang dibutuhkan untuk mendukung Tol Trans Sumatera. Menurutnya, Tol Trans Sumatera ini agak unik karena dulu bangunan hukumnya merupakan skema penugasan penuh kepada Hutama Karya. Artinya, negara membantu bukan dalam dukungan konstruksi, tetapi dalam bentuk PMN.

Baca Juga: Beroperasi 648 Km, Tol Trans Sumatera Siap Layani Libur Nataru

“Jadi isu tol ini ada tiga. Pertama, PMN yang luar biasa defisitnya. Berdasarkan hitung-hitungan Hutama Karya, negara mestinya memberi dukungan Rp 60 triliun. Kedua, pengadaan tanah yang membutuhkan biaya luar biasa besar. Hasil penajaman kita sekitar Rp 55,2 triliun. Tapi, kalau kita lihat pola anggaran di tahun ini yang hanya Rp 5,93 triliun terus terang saja, ini tantangan yang luar biasa. Ketiga, dukungan konstruksi yang totalnya mencapai Rp 171,8 triliun sampai 2024,” terang Hedy.

Saat ini, Bina Marga sedang menyiapkan dua cara untuk bisa melakukan mobilisasi. Pertama, mencari sumber pendanaan. Kedua, menyelesaikan pengerjaan Tol Trans Sumatera dalam waktu tiga tahun ini. Bagi Hedy, hal ini jelas tantangan yang luar biasa. Bina Marga pun terus menajamkan agar target tersebut dapat tercapai.

Ia pun kembali mengingatkan bahwa di bidang jalan tol ada tiga isu besar yang sebagian besar kewenangannya tidak hanya berada di Kementerian PUPR untuk memenuhinya, tetapi juga melibatkan kementerian lain seperti Kemkeu, Bappenas, Kemko, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Beberapa lokasi RPJMN tahun 2024 yang sudah diselesaikan seperti Tol Manado - Bitung, Balikpapan - Samarinda, dan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan. Khusus terkait Tol Cisumdawu, Hedy melaporkan, berdasarkan evaluasi terakhir masih membutuhkan tambahan dukungan sekitar Rp 150 miliar karena di sana terdapat potensi longsor yang cukup besar.

“Jadi permasalahan utamanya, kita butuh dukungan untuk lahan Rp 55 triliun. Kalau kita lihat pola alokasi Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) saat ini sepertinya akan sulit. Sehingga masih perlu komunikasi dengan Kemenkeu. Kemudian untuk backbone Trans Sumatera sebesar Rp 148 triliun dan kita juga ada dukungan di luar Trans Sumatera yang totalnya mencapai Rp 171,8 triliun,” tutup Hedy.

Baca Juga: BPJT Optimistis Tol Trans Sumatera Tersambung Tahun 2024



Penulis: Muawwan Daelami / YUD
Sumber: BeritaSatu.com

#Tol Trans Sumatera #Hutama Karya #Bina Marga

BAGIKAN

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

Bursa AS Anjlok karena Saham Teknologi di Tengah Kenaikan Imbal Hasil

Bursa Eropa Bervariasi karena Imbal Hasil Obligasi dan Anggaran Inggris

Kemhub Siapkan Sejumlah Proyek Potensial Didanai LPI

Kejahatan Jalanan Naik-Turun, Polres Jakarta Selatan Tetap Waspada

Anies Ungkap 3 Prinsip Penanganan Covid-19 di Jakarta Selama Setahun

BI Kembali Selenggarakan Karya Kreatif Indonesia 2021

Bupati Dogiyai Bantu Korban Konflik Intan Jaya

Leo/Marthin Melaju Mulus ke Babak Kedua

Khofifah: Capaian Vaksinasi Jawa Timur Tertinggi di Indonesia

Uji Coba Timnas Batal, PSSI Minta Maaf ke Mabes Polri

BERITA TERPOPULER