Abu Janda Bertemu Pigai, KNPI Tidak Akan Cabut Laporan Soal Dugaan Pernyataan Rasis

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Wellem Ramandei, mendesak setiap aparat kepolisian yang terlibat untuk menindaklanjuti laporan yang dilayangkan pihaknya dengan nomor STTL/30/I/2021/Bareskrim pada 28 Januari 2021. Laporan tersebut terkait cuitan yang dilayangkan akun yang diduga milik Permadi Arya atau Abu Janda kepada mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai yang diduga kuat bermuatan rasis dan kebencian.

Menurut Wellem, konten bermuatan rasis di media sosial rentan memecah belah bangsa. Seperti halnya adanya dugaan unsur rasisme dalam cuitan akun Twitter @permadiaktivis1 yang diduga dimiliki Saudara Permadi alias Abu Janda.

"Dasar negara kita Pancasila. Maka, tidak ada tempat bagi mereka yang menyuarakan kebencian kepada salah satu ras tertentu. Kami mengecam keras tindakan rasis kepada siapapun dalam bentuk apapun," ujar Wellem dalam jumpa pers bertajuk "Stop Racism: We Love Indonesia" yang digelar di Kantor DPP KNPI, Jakarta, Kamis (11/2/2021).

Wellem memastikan, KNPI tidak akan mencabut laporan terhadap Permadi Arya meskipun pria yang dikenal luas dengan nama Abu Janda itu sudah bertemu dengan Natalius Pigai. Dia menambahkan, sifat rasisme dalam diri seseorang sulit dihapus karena sudah menjadi bagian dari karakter seseorang.

Sebagai organisasi kepemudaan yang menjunjung tinggi kebhinekaan dan persatuan, lanjut Wellem, pihaknya berharap aparat kepolisian tidak ragu menindaklanjuti laporan mereka.

"Saya percaya, aparat hukum akan bertindak adil dan jika terbukti bahwa cuitan itu bernada rasis, maka polisi tidak perlu pandang bulu dalam menegakkan hukum di negeri ini," tegas Wellem.

Dirinya juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadikan kasus Abu Janda sebagai momentum realisasi janjinya. "Kalau Pak Sigit kemarin bilang hukum akan tajam ke atas, inilah saatnya," imbuh dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Amin Ngabalin menambahkan, upaya KNPI melaporkan cuitan Abu Janda yang diduga bermuatan rasis bertujuan agar mencegah situasi seperti ini terjadi lagi. Karena itu, kata dia, aparat kepolisian perlu menindaklanjuti laporan KNPI agar tidak penilaian negatif terhadap kepolisian.

"Hari ini mungkin kepada kami dari Papua, besok siapa lagi. Kalau tidak dihentikan ini bisa bahaya. Lalu, kalau ini tidak disikapi, kami jadi warga negara kelas tiga di negara ini, seakan-akan ada perlakuan istimewa kepada seorang Abu Janda," kata Amin Ngabalin di acara yang sama.

Dia menambahkan, DPP KNPI telah banyak menampung aspirasi-aspirasi dari para pemuda Papua yang ingin ucapan Abu Janda ditindak secara hukum. "Senin depan para pemuda Papua bergerak di Polda Papua Barat. Aksi tersebut untuk mengingatkan. Tolong lakukan tindakan tegas," pintanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Haris Pertama juga mengomentari pertemuan antara Natalius Pigai dengan Abu Janda yang difasilitasi oleh Sufmi Dasco dari Partai Gerindra. Haris mempertanyakan sikap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai melalui akun twitternya @knpiharis, Rabu (10/2).

"Tweet kau di bawah ini selalu mengidentikkan saat kau dihina maka masyarakat Papua dihina…," cuitnya dalam akun tersebut seperti dikutip, Kamis (11/2).

Haris juga menyebutkan, saat warga Papua dan sebagian warga Indonesia lainnya membela Natalius dalam kasus dugaan rasis, malah Natalius bersedia melakukan pertemuan dengan terlapor diduga pelaku rasis.

"Lalu saat kau sudah dibela sama masyarakat Papua dan Pemuda Indonesia… ehhh kau makan bersama dengan si Rasis. Ada apa ini kk manisss ??? “Pakai Tanda Tanya Lagi", sebutnya sambil menautkan cuitan lama Natalius Pigai.

Seperti diketahui, Abu Janda dilaporkan oleh KNPI dengan dugaan ujaran rasialisme lewat akun Twitter-nya terhadap Natalius Pigai. Abu Janda dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan melanggar Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) dan/atau Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 25 ayat (2) dan/atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kebencian atau Permusuhan Individu dan/atau Antar Golongan (SARA) juncto Pasal 310 dan/atau Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Penulis: Yustinus Paat / IDS
Sumber: BeritaSatu.com

#Abu Janda #Natalius Pigai #KNPI

BAGIKAN

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

Jasa Marga Perbaiki Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Ini Titiknya

Dubes Eropa untuk Inggris: Tak Ada Perang Vaksin

Menkes Imbau Pemda Prioritaskan Vaksinasi Lansia

Asosiasi Rumah Sakit Apresiasi Kecepatan Aparat Usut Kasus Penganiayaan Perawat

Pasang Target Rp 320 T, Kemperin Pacu Investasi Sektor Elektronik

LSI: 25,4% PNS Anggap Korupsi di Indonesia Menurun

Waskita Rombak Jajaran Dewan Komisaris dan Direksi

AS dan Tiongkok Setuju Atasi Segera Krisis Iklim

Umat Islam di Beijing Rayakan Ramadan dengan Bakti Sosial

PDIP Minta Pemerintah Revisi PP 57/2021

BERITA TERPOPULER