DPR Setuju Tambahan Anggaran BRIN Tahun 2022 Menjadi Rp 6,59 Triliun

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi VII DPR menyetujui penambahan anggaran untuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tahun anggaran (TA) 2022 menjadi sekitar Rp 6,59 triliun. Alokasi penambahan sebesar Rp 500 juta dari pagu indikatif Rp 6,09 triliun.

“Penambahan pagu indikatif BRIN tahun anggaran 2022 ini masih menunggu penyisiran dari Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Hal ini sebagai bagian dari proses transisi beberapa litbang kementerian yang lainnya ke dalam BRIN,” kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, dikutip dari siaran pers, Kamis (10/6/2021).

Handoko mengatakan nantinya masih memungkinkan perlu dilakukan penetapan kembali. Penambahan anggaran dialokasikan untuk program-program yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Anggaran Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) disetujui sebesar Rp 120 miliar dan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebesar Rp 495 miliar.

“Namun demikian masih terdapat kemungkinan untuk penambahan pagu indikatif,” kata Handoko dalam RDP yang diadakan Rabu (9/6/2021).

Dalam pagu indikatif 2022, BRIN memiliki alokasi sebesar Rp 6,09 triliun berasal dari pagu indikatif 4 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebesar Rp 1,82 triliun, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Rp 1,62 triliun, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) sebesar Rp 848 miliar, Badan Tenaga Nuklir Nasional sebesar Rp 773 miliar, dan riset teknologi BRIN sebesar Rp 1,02 triliun.

Baca Juga: Dengan Riset dan Inovasi Teknologi, Wapres Minta BRIN Terlibat Majukan Ekonomi Syariah

Kepala BRIN menyampaikan sampai dengan saat ini realisasi anggaran BRIN telah mencapai 29,77%. Handoko menjelaskan pembentukan BRIN dilakukan dalam rangka penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap), serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. BRIN diminta melakukan konsolidasi sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), baik sumber daya manusia, infrastruktur riset, maupun anggaran, menciptakan ekosistem riset standar global terbuka (inklusif) dan kolaboratif, serta menciptakan fondasi ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan.

RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno, yang bersifat terbuka untuk umum. Komisi VII mendorong secepatnya integrasi LPNK menjadi Organisasi Pelaksana Penelitian Pengembangan Pengkajian dan Penerapan setelah masing-masing LPNK menyelesaikan program dalam TA 2021, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2021 tentang BRIN yang memberi kesempatan selama 2 tahun.

Eddy menyatakan Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Kepala BRIN agar program-program penelitian dan pengembangan kementerian/lembaga per TA 2022 dialihkan ke BRIN.

“Komisi VII DPR RI juga merekomendasikan kepada pemerintah terkait alokasi dana abadi litbangjirap tahun 2022 sebesar Rp 5 triliun,” tambahnya.



Penulis: Natasia Christy Wahyuni / JEM
Sumber: BeritaSatu.com

#DPR #BRIN #Anggaran BRIN

BAGIKAN

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

Uganda Cabut Sejumlah Pembatasan Covid-19

Menlu: Pemerintah Amankan Pengadaan Vaksin bagi Masyarakat

Ditopang Sentimen Global, Harga SUN Diproyeksikan Menguat Sepekan ke Depan

Kompetisi Liga 1 Belum Jelas, Robert Minta Pemain Persib Jaga Motivasi

BMKG Pastikan Gelombang Panas Tidak Terjadi di Indonesia

Kejar Target Vaksinasi di Hari Kemerdekaan, Ini Strategi Kapolri

Ayahanda Terpapar Covid-19, Vicky Prasetyo Mohon Doa Kesembuhan

Narasi Mafia Tanah Rusak Kemajuan di Pantura Tangerang

Kebakaran Hutan Meluas, Turki Umumkan Status Bencana

Raffi Ahmad Ungkap Rafathar Pernah Terpapar Covid-19

BERITA TERPOPULER