Diskriminatif, Aliansi Pendidikan Tolak Permendikbud Juknis Pengelolaan BOS Reguler

Jakarta, Beritasatu.com - Organisasi Pengelola Pendidikan yang terdiri dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Majelis Nasional Pendidikan Katolik, Taman Siswa, Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma'arif PBNU sepakat menolak Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan bantuan operasional sekolah reguler.

Baca Juga: Sekolah Bisa Pakai Dana BOS untuk Bayar Guru Honorer

“Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) melalui Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS reguler dan surat edaran Dirjen PAUD Dikdasmen Nomor 10231/C/DS.00.01/2021 tentang pembaharuan dapodik untuk dasar perhitungan dana BOS reguler bertolak belakang dengan amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia, diskriminatif, dan tidak memenuhi rasa keadilan sosial,” kata Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Kasiyarno saat membacakan pernyataan sikap Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan pada konferensi pers daring, Jumat (9/3/2021).

Kasiyarno menyebutkan, sebagaimana Permendikbud tersebut terutama Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang sekolah penerima dana BOS reguler tertera ketentuan memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir

Untuk itu, ia menegaskan, kebijakan tersebut mendiskriminasi hak pendidikan anak Indonesia dan melanggar amanat konstitusi negara. “Oleh karena itu, kami yang selama ini telah banyak berkontribusi membantu negara dalam pendidikan menyatakan sejumlah catatan kritis terhadap kebijakan tersebut,” ucapnya.

Adapun hal menjadi catatan Aliansi Pendidikan Penyelenggara Pendidikan sebagai berikut;

Pertama, dalam merumuskan berbagai peraturan dan kebijakan, Kemdikbudristek seharusnya memegang teguh amanat dalam Pembukaan UUD RI untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Baca Juga: PSI DKI Kecam Keras Tindakan Korupsi Dana BOS di SMKN 53 Jakarta Barat

Kedua, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya membiayai pendidikan seluruh peserta didik karena ini merupakan hak konstitusional warga negara.

Oleh karena itu, Kasiyarno menuturkan, Aliansi Pendidikan Penyelenggara Pendidikan menolak Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang sekolah penerima dana BOS reguler.

Selain itu, mendesak Mendikbudristek menghapus ketentuan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang sekolah penerima dana BOS reguler.

“Mempertegas kebijakan pendidikan nasional yang berlandaskan filosofi kebudayaan Indonesia dan menjauhkan praktik diskriminasi serta sesuai dengan ketentuan utama Pendidikan Nasional, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2),” tandasnya.

Adapun pernyataan sikap aliansi ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Sungkowo Mudjiamano, Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif PBNU Z. Arifin Junaidi, Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi, Ketua Taman Siswa H. Pardimin, dan Majelis Nasional Pendidikan Katolik Vinsensius Darmin Mbula.



Penulis: Maria Fatima Bona / YUD
Sumber: BeritaSatu.com

#Permendikbud #Aliansi Pendidikan #Pengelolaan BOS Reguler #Dana BOS

BAGIKAN

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

Brasil Sudah Vaksinasi Covid 90% Populasi

Pemberdayaan Masyarakat, PT TCM Gandeng ISSF

Bus Terbakar di Tol Semarang-Solo

Pemerintah Siapkan Bonus untuk Tim Piala Thomas 

Iran Nyatakan Tuntutan Kesepakatan Nuklir

Kongres JKPI Tetapkan 8 Ibu Kota Kebudayaan

Airlangga Apresiasi Polri Dukung Kebijakan Pemerintah

Usut Pelanggaran HAM di Piniai, Kejagung Harus Transparan

Kasus Aset Nirina Zubir, Polisi Telusuri TPPU

Setelah Negara Tetangga, Omicron Tiba di Indonesia?

BERITA TERPOPULER