Koruptor, Bandar Narkoba, dan Donatur Terorisme Tak Bisa Sembunyi di Singapura

Jakarta, Beritasatu.com - Koruptor, bandar narkoba, dan donatur terorisme tak bisa lagi sembunyi di Singapura. Hal ini seiring dengan ditandatanganinya perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022).

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, perjanjian ini untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara seperti korupsi, narkotika, dan terorisme. Dikatakan, perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura memiliki masa retroaktif atau berlaku surut terhitung tanggal diundangkannya hingga selama 18 tahun ke belakang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan maksimal daluwarsa pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

“Selain masa rektroaktif, perjanjian ekstradisi ini juga menyepakati bahwa penentuan kewarganegaraan pelaku tindak pidana ditentukan pada saat tindak pidana dilakukan. Hal ini untuk mencegah privilege yang mungkin timbul akibat pergantian kewarganegaraan dari pelaku tindak pidana guna menghindari proses hukum terhadap dirinya,” kata Yasonna, usai penandatanganan perjanjian ekstradisi tersebut, Selasa (25/1/2022).

Baca Juga: Bikin Koruptor Gentar, Indonesia-Singapura Siap Teken Perjanjian Ekstradisi

Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura telah diupayakan pemerintah Indonesia sejak 1998. Adapun jenis-jenis tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi menurut perjanjian ini berjumlah 31 jenis di antaranya tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika, terorisme, dan pendanaan kegiatan yang terkait dengan terorisme.

“Indonesia juga berhasil meyakinkan Singapura untuk menyepakati perjanjian ekstradisi yang bersifat progresif, fleksibel, dan antisipatif terhadap perkembangan, bentuk dan modus tindak pidana saat ini dan di masa depan. Perjanjian ekstradisi Indonesia – Singapura memungkinkan kedua negara melakukan ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana yang meskipun jenis tindak pidananya tidak lugas disebutkan dalam perjanjian ini namun telah diatur dalam sistem hukum kedua negara,” kata Yasonna.

Penandatanganan perjanjian ekstradisi dilakukan dalam Leaders’ Retreat, yakni pertemuan tahunan yang dimulai sejak 2016 antara Presiden Republik Indonesia dengan Perdana Menteri Singapura guna membahas kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua negara.

Leaders’ Retreat ini sedianya diselenggarakan pada tahun 2020, namun dikarenakan pandemi Covid-19, kegiatan tersebut baru dapat dilaksanakan pada 25 Januari 2022 di Bintan, Kepulauan Riau.

[#pagebreak#]

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PM Singapura, Lee Hsien Loong menyaksikan penandatanganan 15 dokumen kerja sama strategis di bidang politik, hukum, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Beberapa di antaranya, persetujuan tentang penyesuaian FIR, perjanjian ekstradisi Indonesia – Singapura, pernyataan bersama Menteri Pertahanan Indonesia dan Singapura tentang kesepakatan untuk memberlakukan perjanjian kerja sama pertahanan 2007 (Joint Statement MINDEF DCA).

Selain ketiga dokumen perjanjian itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI dan Senior Minister/Coordinating Minister for National Security Singapura juga melakukan pertukaran surat (exchange of letter) yang akan menjadi kerangka pelaksanaan ketiga dokumen kerja sama strategis Indonesia – Singapura secara simultan.

Yasonna menjelaskan, perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ini mencakup kesepakatan kedua negara untuk melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi.

“Perjanjian ekstradisi ini akan menciptakan efek gentar (deterrence) bagi pelaku tindak pidana di Indonesia dan Singapura,” ujar Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan tersebut.

Baca Juga: Indonesia-Singapura Siap Teken Perjanjian Ekstradisi, MAKI Sambut Positif

Selain itu, kata Yasonna, perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ini akan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana di Indonesia dalam melarikan diri. Hal ini mengingat, Indonesia telah memiliki perjanjian dengan negara mitra sekawasan di antaranya Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Australia, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, dan Hong Kong SAR.

Secara khusus, bagi Indonesia, pemberlakuan perjanjian ekstradisi dapat menjangkau secara efektif pelaku kejahatan di masa lampau dan menfasilitasi implemantasi Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI.



Penulis: Fana F Suparman / LES
Sumber: BeritaSatu.com

#Indonesia-Singapura #Perjanjian Ekstradisi #Buronan Lari ke Singapura #Koruptor Buron #Donatur Terorisme

BAGIKAN

BERITA TERKINI

Guardiola Ingin Manchester City Fokus Lawan Aston Villa

Cristiano Ronaldo Terancam Absen Lawan Crystal Palace

Data Kasus Positif dan Kematian Covid-19 di Jakarta sampai 21 Mei 2022

Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 21 Mei 2022

Kominfo Dorong Generasi Muda Kembangkan UMKM Melalui Platform Digital

Data Kasus Aktif Covid-19 sampai 21 Mei 2022

Ali Ghufron: Achmad Yurianto Berkontribusi Besar pada JKN

Data Prevalensi Tertinggi Covid-19 di 10 Provinsi pada 21 Mei 2022

Data Positivity Rate Covid-19 sampai 21 Mei 2022

Data Kesembuhan Terendah Covid-19 di 10 Provinsi pada 21 Mei 2022

BERITA TERPOPULER