Geledah Ruang Kerja Wali Kota Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita catatan aliran uang dan bukti elektronik saat menggeledah sejumlah ruangan di Pemkot Ambon pada Selasa (17/5/2022). Penggeledahan ini terkait kasus dugaan suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang Alfamidi di Ambon pada 2020 yang menjerat Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy.

"Pada beberapa lokasi dimaksud, ditemukan dan diamankan berbagai bukti di antaranya sejumlah dokumen terkait keuangan termasuk catatan aliran sejumlah uang dan bukti alat elektronik," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (18/5/2022).

Baca Juga: KPK Pastikan Akan Panggil Perwakilan Alfamidi Ambon

Ali memaparkan sejumlah lokasi yang digeledah penyidik berada di Gedung A, B, C, dan D Pemkot Ambon. Salah satu ruang yang digeledah tim penyidik KPK untuk mencari bukti adalah ruang kerja Richard Louhenapessy. 

Selain itu, tim penyidik juga menggeledah ruang kerja sekretariat wali kota Ambon, ruang kerja kepala dinas dan sekretariat kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, ruang kerja kepala dinas dan staf kantor Dinas Perhubungan, ruang kerja kepala dinas dan staf kantor BPKAD, dan beberapa ruangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

KPK bakal menganalisis catatan aliran uang dan bukti elektronik yang telah disita. KPK meyakini bukti yang ditemukan terkait erat dengan kasus suap yang menjerat Richard.

"Seluruh bukti-bukti hasil penggeledahan diduga kuat dapat menerangkan dan mengurai seluruh perbuatan para tersangka," ujar Ali.

Baca Juga: Kasus Richard, KPK Geledah Kantor SKPD Pemkot Ambon

Diberitakan, Richard saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK dalam kasus dugaan suap soal persetujuan izin prinsip pembangunan cabang Alfamidi pada 2020 di Kota Ambon. Ada dua orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka yakni staf tata usaha pimpinan pada Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanusa dan perwakilan Alfamidi, Amri.

Dalam kasus ini, KPK menduga Richard menerima suap terkait izin pembangunan cabang Alfamidi di Kota Ambon. Amri aktif berkomunikasi hingga bertemu dengan Richard agar proses perizinan Alfamidi bisa segera disetujui dan diterbitkan. Atas permintaan itu, Richard memerintahkan kepala dinas PUPR Pemkot Ambon untuk memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya surat izin tempat usaha (SITU), dan surat izin usaha perdagangan (SIUP).

Untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan dimaksud, Richard Louhenapessy meminta agar Amri menyerahkan uang dengan minimal nominal Rp 25 juta menggunakan rekening bank milik Andrew. Tak hanya itu, Richard juga diduga menerima suap sekitar Rp 500 juta dari Amri terkait persetujuan pembangunan untuk 20 gerai Alfamidi di Kota Ambon.

Selain suap, KPK pun menduga Richard juga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak. Namun, hal itu masih didalami tim penyidik.



Penulis: Muhammad Aulia / FFS
Sumber: BeritaSatu.com

#KPK #Ambon #Wali Kota Ambon #Richard Louhenapessy #Alfamidi

BAGIKAN

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

Sawit Sumbermas Sarana Raih Sindikasi Pinjaman Rp 3,6 T

Berantas Korupsi di BUMN, Langkah Erick Thohir Tuai Pujian

Singapura Laporkan Kasus Harian Covid-19 Tertinggi dalam 3 Bulan

Ganja Medis, Legislator: Sikapi dengan Kehati-hatian

Bukalapak Perkirakan EBITDA 2022 Datar Dibanding 2021

KSP: Kuota Hampir Habis, Pertalite dan Solar Harus Dibatasi

Kasus Korupsi E-KTP, KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan

Rambah Pasar Indonesia, Defunc Rilis Empat Earbud Nirkabel

Mantan Penjaga Kamp Nazi Usia 101, Divonis 5 Tahun Penjara

IHSG Sesi I Ditutup Melemah 0,25%

BERITA TERPOPULER