Saran Guru Besar Unpad soal Polemik Penjabat Kepala Daerah

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi berharap agar polemik penunjukan penjabat kepala daerah dapat dihentikan. Muradi memiliki sejumlah saran untuk menghentikan polemik, khususnya terkait pengangkatan anggota TNI dan Polri menjadi penjabat kepala daerah.

“Untuk menghentikan polemik terkait dengan penunjukkan anggota TNI dan Polri menjadi penjabat kepala daerah, membutuhkan aturan yang ketat dan tegas,” kata Muradi dalam keterangannya, Kamis (26/5/2022).

Menurut Muradi, terdapat empat aspek yang harus diperhatikan. Pertama, sinkronisasi dan perlunya disegerakan revisi undang-undang (UU) yang mengatur soal TNI, Polri, tata kelola pemerintahan, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada).

Baca Juga: Panglima TNI Ajukan Penambahan Personel untuk Pengamanan IKN

Kedua, penegasan dalam aturan untuk tidak menjabat ganda dalam waktu bersamaan, semua anggota TNI dan Polri yang menjabat posisi di luar organisasi induk. “Baik yang diperbolehkan secara undang-undang, seperti BNPT, BNN, BNPB, dan seterusnya maupun yang berbasis pada kebutuhan organisasi dari kementerian maupun badan,” kata Muradi.

Hal ini dinilai penting untuk ditegaskan agar selaras dengan penekanan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi masing-masing.

Ketiga, mengintegrasikan politik kepemiluan agar dapat segera serentak melaksanakan hajat politiknya. Dengan begitu, mengurangi jeda politik yang membuka adanya penjabat kepala daerah.

[#pagebreak#]

Keempat, menguatkan politik birokrasi sipil. Dengan begitu, maka akan berimplikasi pada berkurangnya ketergantungan pada simbol-simbol yang mempersepsikan lemahnya politik sipil. Pada akhirnya membuka ruang bagi kebijakan yang mengarah pada pelibatan anggota TNI dan Polri, seperti soal penunjukan penjabat kepala daerah.

Muradi menuturkan polemik terkait pengangkatan perwira TNI aktif menjadi penjabat bupati Seram Bagian Barat, Maluku, menjadi bagian penting dari tata kelola aturan yang kurang tegas dan ketat. “Baik yang menolak kebijakan tersebut maupun yang mendukung memiliki pijakan dan argumentasi legal-politik yang sama kuat,” ucapnya.

Penekanan pentingnya anggota TNI dan Polri untuk tidak menjadi pejabat kepala daerah, karena merujuk pada UU 34/2004 tentang TNI maupun UU 2/2002 tentang Polri. Dalam UU TNI dan UU Polri pada intinya mengatur bahwa anggota TNI-Polri aktif dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun.

Baca Juga: Gubernur Enggan Lantik Penjabat Bupati, Ini Respons DPR

“Aturan mundur dan pensiun diperkuat oleh putusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 15/PUU-XX/2022, putusan MK Nomor 67/PUU-XX/2022 yang dibacakan pada 20 April 2022. Meski juga telah ditegaskan bahwa keputusan tersebut tidak mengikat,” katanya.

Akan tetapi, Muradi mengatakan koalisi masyarakat sipil secara tegas menolak saat ada perwira TNI dan Polri menjabat kepala daerah. Pemerintah berdalih perwira dari TNI dan Polri tersebut diangkat sebagai penjabat kepala daerah bukan karena kepangkatan dan jabatan di satuan induknya.

“Anggota TNI dan Polri yang bisa jadi penjabat kepala daerah adalah mereka yang ditugaskan di luar instansi induknya. Selain yang dipekerjakan di luar institusi induknya. Selain itu, anggota TNI dan Polri yang alih status jadi PNS dan pensiunan juga diperbolehkan menjadi penjabat kepala daerah,” kata Muradi menyampaikan argumentasi pemerintah.



Penulis: Carlos KY Paath / CAR
Sumber: BeritaSatu.com

#Penjabat Kepala Daerah #TNI dan Polri #Putusan MK #Pilkada Serentak #Muradi

BAGIKAN

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

Unik! Pedagang Hewan Kurban di Depok Jual Domba Tanduk Empat

Tarif ke Taman Nasional Komodo Rp 3,75 Juta Bikin Resah

Pengamat Ingatkan Waspada Potensi Krisis Ekonomi seperti Sri Lanka

KPK Pertanyakan ICW yang Hanya Ungkit Harun Masiku

Transisi Pandemi, Perekonomian Nasional dan DKI Akan Melesat

Cakupan Rendah, Bulan Imunisasi Anak Nasional Digelar

UGM dan Kemenkominfo Kolaborasi KKN-PPM Literasi Digital

Saat Ahok, Bima Arya, dan Airin Berkelakar soal Pilkada DKI

Cara Klaim Asuransi Mobil kalau Terlibat Tabrakan Beruntun

Ratusan Tenaga Kesehatan Profesional Ditempatkan di Arab Saudi

BERITA TERPOPULER